HAM
HAM adalah hak-hak yang telah
dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM
berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan
Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA)
dan tercantum dalam UUD 1945
Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1,
pasal 28,
pasal 29 ayat 2,
pasal 30 ayat 1,
dan pasal 31 ayat 1.
Dalam
kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang
sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah
seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II
yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai
konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM
yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM
setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab,
utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya,
termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan
menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan
hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia
bisa disebut sebagai manusia.
Alasan
di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin
ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila
komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM
di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam
perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan
mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang
sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah
umat manusia sendiri.
Contoh
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM
yang terjadi di Indonesia. Adapun contoh kasus pelanggarah HAM yang akan
dipublikasikan meliputi kasus pelanggaran HAM yang sudah diajukan ke sidang
pengadilan.
1. Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa ini
terjadi pada tahun 1984 dengan jumlah korban sebanyak 74 orang. Peristiwa ini
ditandai dengan penyerangan terhadap masa yang berunjuk rasa, dan
penyelesaiannya sudah berlangsung di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta pada tahun
2003 hingga 2004.
2. Penculikan Aktivis 1998
2. Penculikan Aktivis 1998
Peristiwa ini
terjadi pada tahun 1984-1998 dengan jumlah korban sebanyak 23 orang. Peristiwa
ini ditandai dengan penghilangan secara paksa oleh pihak Militer terhadap para
aktivis pro-demokrasi. Penyelesaian kasus ini sudah dilakukan di Pengadilan
Militer untuk anggota tim mawar.
3. Penembakan Mahasiswa Trisakti
3. Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus penembakan
mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun 1998 dengan jumlah korban sekitar 31
orang. Peristiwa ini tidandai dengan penembakan aparat terhadap mahasiswa yang
sedang berunjuk rasa. Penyelesaian kasus ini sudah dilaksanakan di Pengadilan
Militer bagi pelaku lapangan.
4. Kerusuhan Timor-Timur Pasca JajakPendapat
4. Kerusuhan Timor-Timur Pasca JajakPendapat
Peristiwa ini terjadi pada tahun
1999 dengan jumlah korban sebanyak 97 orang. Peristiwa ini ditandai dengan
Agresi Militer dan penyelesaiannya sudah dilakukan di Pengadilan HAM ad hoc
Jakarta pada tahun 2002 hingga 2003.
5. Peristiwa Abepura,Papua
5. Peristiwa Abepura,Papua
Kasus pelanggaran HAM ini terjadi pada tahun 2000 dengan
jumlah korban sebanayak 63 orang. Peristiwa ini ditandai dengan penyisiran
secara membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura.
Penyelesaian kasus ini sudah dilakukan di Pengadilan HAM di Makassar.
Eksistensi Negara Indonesia
Bangsa Indonesia
telah melangkah maju dari orde yang sebelumnya. Tapi sesungguhnya pendapat itu
mesti perlu butuh kajian mendalam, bukan sekedar berbicara atas laporan dan
konsep di atas meja, yang kemudian dimunculkan diberbagai media, baik cetak dan
eletronik tingkat nasional maupun dunia internasional.
Keberadaan suatu Negara dapat dikatakan Bangsa dan Negara yaitu adanya sistem pemerintahan yang dinamis, stabil, berwibawa, dan yang paling utama adanya kepastian hukum dalam hal penegakan hukum yang telah ditentukan oleh Negara itu sendiri. Teori bahwa keberadaan Negara dan suatu Bangsa itu tidak akan pernah lagi untuk diragukan keberadaanya tentunya itu adalah benar. Bangsa Indonesia adalah sebuah Negara yang telah jelas dan diakui sejak proklamasi tanggal 17-8-1945 silam. Tetapi keberadaan Negara bisa saja menjadi tidak ada ketika kehidupan didalamnya sudah tidak lagi menempatkan manusia selaku warga Negara yang mesti dilindungi, diberikan haknya, kepastian hukum, perlakuan yang sama, dan penegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Apabila
dalam suatu kehidupan apapun, sudah tidak ada lagi kepastian arah hidup dalam
pelaksanaannya maka peradaban semegah apapun sama artinya tidak ada. Sebab yang
terjadi pastilah hukum alam. Kuat yang menang, kaya yang senang, yang berkuasa
yang sewenang-wenang. Jika sudah begitu eksistensi Negara hanya tinggal symbol
yang terdiri dari presiden atau kepeala pemerintahan dan sebagainya.
Indonesia telah
jelas dan bukan lagi rahasia umum sudah rusak dari segi penegakan hukum karena
bukan produk hukum yang tidak bagus. Tapi karena mentalitas yang sudah tidak
lagi dijadikan landasan utama dalam perekrutan oknum penegak hukum, ditambah
lagi dalam penerimaan birokrasi dalam momentum otoda dimana kekuasaan didaerah
mutlak ditangan kepada daerah. Maka hadirlah tatanan pemerintahan yang sudah
tidak jelas lagi elasibilitas, wibawa, dari pemerintahan yang merupakan
kekuatan dan karakter serta eksistensi adanya sebuah Negara. Maka dari itu,
jika tidak cepat dibenahi lambat laun eksistensi Negara Indonesia akan sirna
ditelan waktu.
0 komentar:
Posting Komentar